Menu Close

Dinilai Gagal Tangani Pandemi Covid

Petani apalagi petani penggarap adalah kelompok rentan dari segi ekonomi, resiko terpapar virus, dan mortalitas akibat terinfeksi virus Covid-19. Antisipasi dan persiapan harus dilakukan matang karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat pedesaan yang kurang dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Kampanye publik harus lebih masif dan terstruktur, menggunakan metode dan saluran yang paling efektif untuk kelompok sasaran di atas, terutama untuk pembudayaan kebiasaan-kebiasaan yang disyaratkan pada protokol perlindungan standar Covid-19.

Indonesia gagal dalam menangani Covid

Transaksi Nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan melalui transaksi elektronik. Nasabah dapat melakukan konfirmasi penerimaan barang jaminan setelah proses pengiriman telah selesai dilakukan. Apabila nasabah tidak melakukan konfirmasi dalam waktu 2 hari setelah proses pengiriman, maka proses pengiriman akan dianggap telah selesai dan barang telah diterima oleh nasabah. Terhadap kondisi apabila nasabah tidak bisa dihubungi oleh kurir sehingga tidak dapat dilakukan penyerahan barang jaminan, maka pihak kurir akan menyelesaikan pengiriman dengan mengembalikan kembali barang jaminan nasabah ke outlet Pegadaian semula. Layanan antar barang jaminan lunas, hanya dapat dilakukan sesuai dengan jam layanan operasional outlet Pegadaian yakni jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 untuk hari senin sampai dengan jumat dan jam 08.00 sampai dengan jam 11.00 untuk hari sabtu. Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Kerumunan warga, sebagian bahkan tak bermasker, hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit dituntaskan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro sejak Februari lalu. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter Bandar Slot Online di rumah sakit, sepertimelahirkan,operasi, cuci darah, atauvaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit.

“Virus ini tidak mengenal negara maju atau pun negara miskin, bahkan negara maju yang paling banyak terkena akibat memandang enteng lalu lambat dalam bertindak,” ujar JK saat bertemu Ketua PMI se-Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana disampaikan stafnya, Kamis (18/6). Jika serius menyelamatkan nyawa rakyat, menurut Pandu, seharusnya pemerintah tidak perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan menyerankan penanganan pandemi sepenuhnya ke tangan Kementerian Kesehatan. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan Indonesia gagal mengendalikan pandemi karena sejak awal lebih mengutamakan pemulihan perekonomian nasional ketimbang kesehatan masyarakat. Kurniasih menilai salah satu faktor utama yang menyebabkan pemerintah gagal menangani pandemi ialah terlalu banyaknya institusi yang dibentuk dan dilibatkan untuk menangani pandemi.

Ketiga, fleksibiltas atau relaksasi aktivitas sektor pertanian di masa pandemi Covid-19 tidak akan banyak bermanfaat jika disrupsi permintaannya tidak diatasi. Dengan terbatasnya demand karena mobilitas berkurang dan masyarakat sedang menderita ekonominya, harga akan tertekan. Pada beberapa kasus, terjadi anomali ketika harga mengalami penurunan di tingkat petani tetapi mengalami kenaikan di tingkat konsumen. Pemasaran on-line masih belum menjadi solusi yang merangkul sebagian besar petani di pelosok-pelosok.

Tanpa itu, lanjut dia, penanganan pandemi COVID-19 ini akan serampangan, bahkan bisa dianggap masyarakat sekadar pencitraan. Ia mencontohkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sektor Kesehatan sebesar Rp 167 triliun, penyerapannya hanya 20 persen. Seharusnya sisa anggaran yang 80 persen bisa dialihkan untuk mendukung kebijakan lockdown. Saat memberikan komentar (8/7), Jerry menuturkan, pemerintah tak bisa lagi berdalih dan berkelit atas lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi. Pemerintah juga jangan menyalahkam rakyat atas kondisi sekarang yang semakin mengkhawatirkan.

Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan saat ini, menurut Herlambang bisa dikatakan ambruk atau kolaps. Banyak pengakuan rumah sakit hari ini yang tak sanggup lagi menerima pasien COVID-19, sehingga penolakan terjadi di mana-mana. Pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat dalam PPKM darurat Jawa-Bali dan perpanjangan PPKM mikro di luar Jawa-Bali juga masih belum cukup. “Jangan sampai negara kita disebut sebagai ‘failed nation’ atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya,” sambung dia. Didik mengatakan, bila Covid-19 tidak segera tertangani dan terkendali, dampaknya sangat berat dan besar buat negara ini.

Aturan PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Selanjutnya, instruksi tersebut diimplementasikan dengan peraturan di tingkat daerah, seperti peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan surat edaran. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, kebijakan ini sudah tidak berguna untuk diterapkan. Ini lantaran pemerintah terlambat membatasi kegiatan yang sedianya dilakukan akhir 2020. “Kalau diketatkan November lalu, masih ada pengaruhnya,” ujar Pandu kepada Katadata.co.id, Senin (1/2).